Tolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, Sarbumusi Minta DPRK Awasi PKB

Ketua DPRK bersama Wakil ketua DPRK I dan II beserta komisi lain digedung DPRK Aceh Tamiang saat Audensi bersama Aliansi masyarakat foto dok: Irwan
Ketua DPRK bersama Wakil ketua DPRK I dan II beserta komisi lain digedung DPRK Aceh Tamiang saat Audensi bersama Aliansi masyarakat foto dok: Irwan

Terkini.Id, Aceh Tamiang – Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Tamiang dan berbagai aliansi buruh serta mahasiswa mempertanyakan sikap ke DPRK Aceh Tamiang terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin, 12 Oktober 2020.

Diketahui bahwa dalam audensi itu, pengunjuk rasa menuntut Menolak RUU Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” Cluster Ketenagakerjaan.

Massa yang datang dan beraudiensi ke DPRK Aceh Tamiang itu merupakan perwakilan dari beberapa aliansi, di antaranya Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), SPSI, SBSI dan FPPP serta sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Rakyat Aceh Tamiang  (Garang).

Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Aceh Tamiang, menyampaikan sikap menolak Omnibus law UU Cipta Kerja. Dan juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk mengawasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Demikian hal itu disampaikan Ketua DPC Sarbumusi Aceh Tamiang, Kamal Ruzamal, usai audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), setempat, berlangsung di ruang sidang utama Karang Baru, Aceh Tamiang, beberapa waktu lalu.

“Kami hanya menyampaikan pernyataan sikap melalui DPRK yaitu, menolak tegas Omnibus law, walaupun tanpa melakukan demo sesuai arahan DPP Sarbumusi Pusat,” kata Ketua Sarbumusi juga Ketua aktivis LSM Transparansi Aceh, Kamal Ruzamal SE didampingi Sekretarisnya, Suherman Selasa, 13 Oktober 2020.

“Pernyataan sikap menolak Omnibus law UU cipta kerja, telah kami sampaikan melalui DPRK Aceh Tamiang agar diteruskan kepada Pemerintah. Selain itu kami dari Sarbumusi juga akan melakukan Yudisial Review di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Kamal.

Pihaknya berharap, Pemerintah Provinsi Aceh dapat menolak Omnibus law ini karena diduga dalam isi UU cipta kerja tersebut banyak memangkas hak-hak buruh.

Dalam rapat dengan anggota DPRK Aceh Tamiang yang dihadiri sejumlah pimpinan kolektif dan juga komisi D, selain menyampaikan sikap penolakan terhadap Omnibus law, Sarbumusi juga meminta DPRK bidang pengawasan tenaga kerja untuk mengawasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dengan perusahaan khususnya, di Aceh Tamiang.

Menurut Herman, terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) selama ini dinilai lemah, bahkan PKB ada kemungkinan tidak pernah dilakukan, sehingga sangat merugikan para pekerja bila terjadi sengketa.

Oleh karena itu, Sarbumusi meminta DPRK Aceh Tamiang dan Pemerintah melalui Dinas terkait, agar benar mengawasi terkait Perjajian Kerja Bersama tersebut.

“Karena ada hak-hak Buruh atau Pekerja didalam PKB tersebut yang harus dilindungi, apalagi bila nanti Omnibus law itu diterbitkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut menurut Herman, Perjanjian kerja bersama (PKB) itu berisi tentang peraturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Dinas dalam hal ini mendorong perusahaan, sesuai undang-undang untuk membentuk PKB. Karena  undang-undang menyebutkan, setiap perusahaan yang mempunyai Pekerja atau Karyawan minimal 10 (sepuluh) orang harus memiliki peraturan perusahaan.

“Maksudnya, diatas peraturan perusahaan itu dinamakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)”.

“Jadi yang membuat PKB itu adalah karyawan dan perusahaan, karyawan melalui serikat pekerja bersama perusahaan,” terang Herman. 

PKB itu diperlukan oleh para pekerja dan juga penting bagi perusahaan, karena menyangkut perjanjian.

“Namun dikarenakan tidak ada pemahaman, PKB ini diperkirakan sedikit sekali yang membuatnya,” imbuhnya.

Hampir rata-rata, di Aceh Tamiang pekerja tidak mempunyai PKB, padahal PKB itu bisa diusulkan per-semester hanya saja ada sedikit keengganan dari pihak perusahaan ketika diajak membuat PKB. 

“Diharapkan ke depan pihak Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat bisa ikut terpanggil dan perduli atas hak-hak masyarakat, khusus nya para pekerja terutama menyangkut perjanjian dengan perusahaan,” harap Herman. (M.Irwan)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Satlantas Polres Aceh Tamiang Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Covid-19

Dukung Pencegahan Covid-19, BPBD Serahkan 1000 Masker Kain untuk KPT

Petugas Satlantas Ajak Instansi Bersihkan Tumpukan Material Longsor di Bukit Seumadam

PARLEMENTERIA : Melalui Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang Bentuk AKD

Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Simpang Empat Upah, Hj. Isnawati : Selamat Kepada Khairul Fadli

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar